Kamis, 06 Februari 2014

Pariwisata Kreatif Pulau Belitong

Berminat liburan di Pulau Belitong? Boleh cek nih, paket-paket wisata kreatif di bawah ini.... Asiikkk pokoknya, wisatawan diajak aktif terlibat di seluruh programnyaaa...dahsyatt, dehh, pengalamannya, terutama kontak dengan masyarakat dan budayanya... Seerrruuuu..!!





Minggu, 04 November 2012

DARI KEADILAN SOSIAL KE ETIKA KEPEDULIAN

“merupakan sari materi Bab 5 From Social Justice to Ethics of Care dari buku “The Ethics of Tourism Development: Contemporary Geographies of Leisure, Tourism, and Mobility”

oleh Mick Smith dan Rosaleen Duffy, tahun 2003”

I.       PENDAHULUAN

Teori-teori keadilan sosial muncul ketika ketidakadilan berkembang di negara-negara barat sebagai dampak buruk dari imperialisme. Pariwisata kemudian menjadi salah satu solusi bagi keterpurukan ekonomi sehingga negara-negara tersebut dapat kembali hidup layak dan melakukan pembangunan negaranya (Kaplan, 1996 dalam Smith dan Duffy, 2003: 91).

Tulisan ini merupakan tinjauan terhadap bab 5 dari buku “The Ethics of Tourism Development: Contemporary Geographies of Leisure, Tourism, and Mobility” yang berjudul From Social Justice to Ethics of Care, ditulis oleh Mick Smith dan Rosaleen Duffy. Bab tersebut membahas tentang pergeseran etika sosial, dari mulai berkembangnya ‘paham’ keadilan sosial sampai munculnya etika kepedulian.

Pembahasan terhadap hasil tinjauan akan dibagi menjadi empat bagian, sesuai dengan isi bab dalam buku, yaitu tentang keadilan sosial, yang membahas perkembangan pandangan terhadap keadilan sosial dan teori-teori yang berkembang mengikutinya serta kritik terhadap teori yang ada; tentang etika komunikatif, selain membahas tentang definisi, juga tentang siapa yang terlibat, serta kritik terhadap pandangan etika komunikatif; tentang paham feminist dan etika kepedulian yang membahas latar belakang munculnya feminist, dukungan yang diberikan, serta perbedaan antara etika kepedulian dan keadilan sosial; terakhir adalah tentang etika perbedaan yang akan membahas latar belakang munculnya etika perbedaan dan definisinya. ‘Kepedulian’ dan ‘perbedaan’ merupakan dua hal cenderung mendominasi teori etika modern.

II.     KEADILAN SOSIAL

Pencetus teori keadilan/Theory of Justice, John Rawls (1973 dalam Smith dan Duffy, 2003: 91), mengemukakan bahwa keadilan merupakan kebaikan yang utama dari institusi sosial, sedangkan kebenaran lebih berupa sistem pemikiran. Lebih jauh lagi, Rawls mengatakan bahwa setiap orang memiliki pendirian tentang keadilan yang tidak dapat diganggu gugat oleh apa pun, termasuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak akan terpengaruh oleh kekuatan politik maupun pertimbangan-pertimbangan kepentingan sosial. Rawls juga menegaskan bahwa ‘keadilan’ dan ‘kebenaran’ tidak bisa dikompromikan.

Aristotle (1986 dalam Smith dan Duffy, 2003: 92) mendefinisikan keadilan sebagai kebaikan yang lengkap dan utuh karena merupakan kunci dalam mempertahankan keseimbangan sosial yang harmonis antara masyarakat. Aristotle mengemukakan bahwa keadilan adalah kumpulan dari seluruh kebaikan.

Aristotle maupun Rawls berpendapat bahwa kurangnya keadilan akan mengancam kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Rawls juga mendukung ide Aristotle tentang ‘justice as fairness’. Orang-orang merasakan ketidakadilan ketika mereka tidak diperlakukan secara fair, sama rata, dan sudah dieksploitasi untuk menghasilkan manfaat bagi kelompok-kelompok istimewa tertentu. Ketidakadilan seringkali didefinisikan sebagai ketidakcukupan, ketidaksamaan, dan atau ketidakmerataan. Pada akhirnya, keadilan dipandang sebagai distribusi yang fair dari kekuasaan, barang, dan lain-lain di dan antara masyarakat.

A.     Jenis Keadilan

Berdasarkan paham-paham yang dikebangkannya, Aristotle (1986 dalam Smith dan Duffy, 2003: 92) membedakan keadilan menjadi dua, yaitu

·         Keadilan distributif, yaitu setiap orang mendapatkan bagian dari barang sosial yang didistribusikan.

·         Keadilan retributif, yaitu memberikan seseorang hukuman/penghargaan yang pantas sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya.

Pengembangan kepariwisataan saat ini lebih fokus pada ‘keadilan distributif’ dan hubunganya dengan kelembagaan sosial. Perdebatan yang kemudian berkembang untuk keadilan distributif adalah ‘apa ukuran bagi  distribusi yang fair?’ Sementara itu, untuk keadilan retributif, perdebatannya adalah pada ukuran penghargaan/hukuman yang harus diterima oleh semua pihak yang terlibat.

B.     Berbagai Pandangan tentang Keadilan Sosial

Penulis buku “The Ethics of Tourism Development: Contemporary Geographies of Leisure, Tourism, and Mobility”, Smith dan Duffy (2003), mengemukakan perkembangan berbagai pandangan tentang keadilan sosial. Pandangan tentang keadilan sosial yang berkembang sebagai awal respon dari teori dan paham keadilan Rawls dan Aristotle adalah pandangan bahwa keadilan adalah proporsional antara kontribusi, kebutuhan, dan distribusi beban/manfaat.  Pandangan berikutnya yang muncul sebagai respon dari pandangan pertama adalah pandangan bahwa keadilan merupakan proporsionalitas antara kemampuan dan kebutuhan dengan distribusi beban/manfaat. Pandangan berikutnya merupakan pandangan tentang keadilan yang menghilangkan unsur-unsur identitas diri agar secara objektif dapat diterima oleh seluruh pihak.


 

-          Keadilan: proporsional antara kontribusi dan/atau kebutuhan dengan distribusi beban/manfaat yang diterima

Pandangan pertama tentang keadilan memandang keadilan sebagai distribusi yang proporsional antara kontribusi dan/atau kebutuhan dengan beban/manfaat yang diterima. Seseorang yang memberikan kontribusi yang besar, berhak mendapatkan manfaat yang sama besarnya dengan kontribusi yang diberikan. Pandangan ini juga menganggap bahwa seseorang berhak mendapatkan lebih karena kebutuhannya lebih tinggi dan mendesak.

Pandangan ini menganggap bahwa egalitarian, yaitu para penganut semua harus mendapatkan porsi yang sama, jauh dari rasa keadilan. Walaupun demikian, prinsip-prinsip equality/kesamarataan tidak berarti salah secara prinsip. Perdebatan yang kemudian muncul adalah apakah manfaat lebih yang diterima dapat dibenarkan atau tidak. Subjektivitas sangat kental pada pandangan ini, diterima atau tidaknya keadilan sangat dipengaruhi oleh identitas dirinya (sejarah, karakteristik demografis, dan latar belakang sosial).

Hasil penelitian World Health Organization (1999 dalam Smith dan Duffy, 2003: 94) menyimpulkan bahwa perbedaan dalam distribusi beban dan manfaat dapat diterima jika didasarkan pada perbedaan yang relevan secara moral antara individu. Distribusi beban dan manfaat yang sama rata tidak menjadi persoalan ketika subjek-subjek yang dimaksud tidak melibatkan individu atau masyarakat yang ‘rentan’.

Dalam diagram batang, dua kemungkinan distribusi beban/manfaat yang telah dijelaskan di atas dapat dilhat pada gambar berikut.


Sumber: dimodifikasi dari Smith dan Duffy, 2003: 93

Gambar 1. Dua kemungkinan distribusi barang-barang sosial, distribusi yang tidak sama rata banyak menimbulkan perdebatan siapa berhak mendapatkan berapa


 

-          Keadilan: proporsional antara kemampuan dan kebutuhan

Pandangan ini muncul sebagai respon dari kemungkinan terjadinya ketidakmerataan yang berlebihan pada pandangan yang pertama tentang keadilan. Keadilan dipandang sebagai hubungan yang proporsional antara kemampuan yang dimiliki dan kebutuhan masing-masing. Jadi, jika pada pandangan pertama beban/manfaat yang didistribusikan disesuaikan dengan kontribusi yang diberikan, maka pada pandangan kedua ini, beban didistribusikan sesuai dengan kemampuan pihak-pihak yang terlibat, dan manfaat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Pandangan ini mencoba membatasi gap antara kaya dan miskin, orang yang berkuasa dan tidak berkuasa.

Pandangan kedua tentang keadilan ini dianut oleh kaum komunis dengan tokohnya adalah Karl Marx (1974 dalam Smith dan Duffy, 2003: 94). Slogan yang sangat terkenal dari kaum komunis ini adalah “from each according to his abilities, to each according to his needs”. Menurut Marx, pemerataan distributif yang sederhana saja tidak cukup, kemampuan dan kebutuhan harus dipertemukan agar setiap orang mendapatkan manfaat yang sesuai.

-          Keadilan: dapat terjadi ketika posisi aktual individu dalam masyarakat yang kontemporer diabaikan

Teori-teori keadilan setuju bahwa ketidakmerataan diperlukan dan dapat dipertahankan dalam lingkungan masyarakat yang fair. Rawls kemudian mempertanyakan prinsip-prinsip apa yang mendasari pembagian hak dan kewajiban serta distribusi dari beban dan manfaat dalam suatu ‘kontrak’ yang, setidaknya dalam teori, setiap orang akan dengan senang hati menyetujuinya.

Rawls mencoba mengajukan eksperimen pemikiran untuk menemukan prinsip-prinsip yang dimaksud. Eksperimen ini harus dilakukan pada tingkat keadilan yang abstrak karena jika tidak, akan kembali lagi pada keadilan distributif, yang sangat sulit diterima atau banyak menimbulkan ketidaksetujuan yang sangat kuat di kalangan masyarakat. Ketidaksetujuan ini muncul karena pandangan orang dibiaskan oleh posisi aktualnya pada masyarakat kontemporer. Rawls mengajukan contoh bahwa seorang jutawan yang bergerak dalam bisnis sex tourism sangat wajar jika memiliki perspektif terhadap distribusi pendapatan yang berbeda dengan para pekerja seks komersial (PSK) yang terpaksa bekerja di industri yang sama karena kemiskinan.

Eksperimen Rawls mengajak orang untuk membayangkan bahwa individu-individu yang membahas konstitusi dari lingkungan masyarakat yang adil, benar-benar dilepaskan dari kehidupan nyatanya sehari-hari. Diskusi akan terjadi dalam ‘veil of ignorance’, individu dibentengi dari pengetahuan tentang keberadaan sebelumnya dan ketidakmerataan dalam posisi sosial mereka. Mereka kemudian menempati ‘original position’ dari kesamarataan sehingga dicapai situasi hipotetis yang murni, yaitu tidak ada orang yang mengetahui tempatnya dalam masyarakat, posisi kelasnya atau status sosialnya, kekayaannya dalam distribusi asset alam, kemampuannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan kegemarannya (Rawls, 1973 dalam Smith dan Duffy, 2003: 95). Jadi, pada skenario imajinasi ini, para pengusaha di sex tourism tidak mengetahui apa pun tentang kekayaannya, para PSK tidak mengetahui apa pun tentang perannya dalam bisnis sex tourism. Mereka berpijak pada posisi yang sama, menjadi orang yang rasional, yang menginginkan jaminan dasar terhadap kebebasan.

Rawls mengatakan hanya dengan cara seperti ini mereka dapat menjamin bahwa ada jaring pengaman minimal yang melindungi mereka dari posisi yang tidak menguntungkan ketika memasuki suatu lingkungan masyarakat. Pada kondisi seperti ini, ketidakmerataan akan lebih mudah diterima, terutama ketika ketidakmerataan harus ada untuk memperoleh manfaat bersama. Misalnya, dalam masyarakat egalitarian, tidak ada insentif bagi seseorang untuk bekerja keras atau berinovasi selama manfaat dari kerja kerasnya tidak bertambah secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Dengan demikian, distribusi manfaat yang berbeda kepada individu dapat menjadi insentif yang pada akhirnya akan meningkatkan besarnya manfaat keseluruhan yang dihasilkan untuk semua.

Berdasarkan eksperimen pemikirannya, Rawls menemukan dua prinsip keadilan, yaitu:

1.        Setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar paling luas, sama dengan kebebasan bagi orang lain.

2.       Ketidakmerataan sosial dan ekonomi diatur sehingga menjadi harapan yang beralasan bagi keuntungan yang diperoleh setiap orang, serta terkait pada posisi dan peran yang terbuka untuk semua.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, ketidakmerataan menjadi lebih dapat diterima oleh semua orang, walaupun tidak dapat diberlakukan secara universal.

 


Sumber: dimodifikasi dari Smith dan Duffy, 2003: 97

Gambar 2. Rawls menganggap distribusi yang tidak merata dapat lebih diterima pada posisi ini  karena semua pada akhirnya mendapatkan manfaat yang lebih dibandingkan pada saat distribusi dilakukan secara merata

Pandangan Rawls yang terakhir tentang keadilan ini menimbulkan kritik dari komunitarian Michael Sandel (1992 dalam Smith dan Duffy, 2003: 98-99). Kritik Sandel terhadap eksperimen pemikiran Rawls adalah:

       Menganggap pemikiran Rawls yang disebutnya ‘unencumbered self’ sebagai sesuatu yang tidak tepat karena justru nilai-nilai yang dianut individu, perbedaan budaya, dan hubungan sosiallah yang membuat individu dapat dikenali di lingkungan tertentu. ‘Veil of ignorance’-nya Rawls hanya dapat berlaku jika tidak ada perbedaan yang signifikan antara individu-individu yang terlibat dalam konstitusi, karakteristik individunya cenderung homogen.

       Tidak realistis memisahkan unsur/karakteristik seseorang dengan posisi originalnya dalam masyarakat karena hal tersebut merupakan komponen utama dari diri seseorang.

       Nilai-nilai etika adalah bagian utama dari pemahaman diri dan individualitas.

       Nilai etika bukan sekedar preferensi seseorang, tetapi diperoleh dari hubungan sejarah dan sosial dengan orang lain, atau dengan kata lain diarahkan secara komunal.

       Nilai etika, individu, dan masyarakat merupakan komponen-komponen yang terkait dan tidak dapat dipisahkan.

C.      Isu-isu Keadilan Sosial dalam Pariwisata

Perkembangan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu keadilan sosial. Selain karena banyaknya pihak yang terlibat dengan tingkat kepentingan dan jenis kebutuhan yang berbeda, isu-isu keadilan sosial dalam pengembangan kepariwisataan juga muncul karena pengaruh faktor-faktor eksternal, seperti ekonomi, politik, keamanan, dan budaya. Isu-isu keadilan sosial yang dibahas dalam bab 5 buku “The Ethics of Tourism Development: Contemporary Geographies of Leisure, Tourism, and Mobility” adalah:

·         Perkembangan sex tourism di Asia Tenggara yang seringkali dikaitkan dengan moralitas prostitusi dari para pekerja seks komersial. Hall (1997 dalam Smith dan Duffy, 2003: 92) melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Hall melihat persoalan kunci dari etika yang berkembang pada sex tourism di Asia Tenggara adalah permasalahan gender dan ketidakmerataan ekonomi. Hall memandang terdapat keterkaitan antara paham patrialistik (laki-laki lebih kuat) dengan eksploitasi terhadap kaum perempuan di Asia Tenggara. Selain itu, ketidakmerataan ekonomi juga menjadi menyebab munculnya sex tourism yang sebagian besar pekerjanya berasal dari daerah-daerah dengan kondisi perekonomian yang buruk. Keadilan distributif yang proporsional antara manfaat dan kebutuhan seharusnya diterapkan untuk mengurangi perkembangan sex tourism  di Asia Tenggara.

·         Pemberlakuan tarif masuk berlapis ke taman-taman nasional di Zimbabwe (Smith dan Duffy, 2003: 94). Tarif paling murah diberlakukan bagi masyarakat setempat/wisatawan lokal, tarif bagi wisatawan regional lebih tinggi dibandingkan tarif bagi wisatawan lokal, dan tarif tertinggi dikenakan bagi wisatawan internasional. Bagi wisatawan, hal ini dianggap tidak adil karena pengalaman yang diperoleh seluruh wisatawan adalah sama. Alasan yang dijadikan dasar pertimbangan Pemerintah Zimbabwe adalah pemahaman mengenai prinsip-prinsip keadilan yang dikembangkan oleh Karl Marx, yaitu pembagian beban disesuaikan dengan kemampuan kelompok individu tertentu. Masyarakat setempat dengan kondisi perekonomian yang buruk memiliki kemampuan finansial yang rendah terutama untuk membiayai pemenuhan kebutuhan berwisatanya. Masyarakat dari wilayah lain dianggap lebih mampu karena memiliki alokasi dana untuk berwisata ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, apalagi wisatawan internasional. Pemberlakukan tarif berlapis dilakukan agar masyarakat setempat mendapatkan peluang yang sama untuk mengonsumsi sumber daya pariwisata yang terletak di wilayahnya.

·         Tenaga kerja ilegal pariwisata dari Guatemala yang bekerja di Belize. Para tenaga kerja migran ini pindah dari Guatemala yang kondisi ekonomi dan politiknya sedang kacau. Tetapi, di Belize mereka dibayar dengan sangat rendah dan hidup dalam kondisi yang buruk. Perdebatan yang kemudian muncul adalah mana yang lebih adil, membiarkan mereka hidup di negaranya dengan tekanan politik dan ekonomi yang membuat para migran ini hidup tertekan dan menderita atau hidup dengan kondisi ekonomi terbawah di Belize (Smith dan Duffy, 2003: 95).

·         Para pekerja di Afrika Selatan yang terkesan malas, santai, dan tidak ramah dianggap sebagai persoalan etika bagi para wisatawan. Wisatawan menganggap bahwa ketertinggalan pembangunan di Afrika Selatan disebabkan karena budaya malas dan santai dari masyarakatnya. Patullo (1996 dalam Smith dan Duffy, 2003: 95) memandangnya dari sudut pandang kesenjangan budaya utara selatan. Orang-orang utara (Afrika Utara) merupakan para ‘tuan’, sedangkan orang-orang selatan merupakan budak. Fenomena ini memunculkan prioritasi pembangunan yang berbeda antara utara dan selatan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakmerataan ekonomi, kesehatan, pendidikan, yang berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan pariwisata.

III.  ETIKA KOMUNIKASI

Etika komunikasi muncul sebagai respon dari eksperimen pemikiran Rawls yang melibatkan komunikasi dalam pembahasan dan penyepakatan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ide ini muncul dari ahli sosial Jerman, Jürgen Habermas, yang juga tidak sepakat dengan ‘original position’ dan ‘unencumbered self’ yang digunakan Rawls untuk mengembangkan teori keadilannya, tetapi menganggap Rawls sudah melakukan hal yang benar dalam merumuskan keadilan sebagai sesuatu yang muncul dari suatu perbincangan/diskusi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Habermas berpendapat terdapat sesuatu yang instrinsik dalam tindakan komunikasi yang dilakukan, untuk terlibat dalam perbincangan rasional dengan yang lain yang mengasumsikan terjadinya timbal-balik antara pembicara. Menurut Habermas, komunikasi yang sebenarnya terjadi ketika:

       Kita dapat mendengarkan dan mempertimbangkan ide orang lain.

       Bersedia mengembangkan ide sehingga orang lain dapat mengkritisi ide kita dari perspektif masing-masing.

       Memberikan penjelasan atas posisi pembicara hanya jika diminta.

       Tujuan perbincangan yang sebenarnya adalah mencapai kesepakatan dan konsensus yang sebenarnya (Mc.Carthy, 1984 dalam Smith dan Duffy, 2003: 102)

Tiga aspek penting dalam komunikasi manusia yang berlaku universal, di seluruh budaya masyarakat, adalah pembicaraan yang timbal-balik, saling menghargai, dan menemukan resolusi.

Habermas mengemukakan ada beberapa hal yang menjadi penting dalam mengembangkan pembicaraan/komunikasi yang rasional, seperti yang dilakukan Rawls untuk merumuskan teori keadilan, yaitu membangun ‘ideal speech situation’.  Ideal speech situation

       Menghargai posisi orang lain dengan memberikannya ruang untuk menjelaskan kepercayaan dan nilai-nilai yang dianutnya.

       Bersedia mengubah perspektif dirinya sehingga hasil dari diskusi yang dilakukan tergantung dari kekuatan argumentatif dari beragam posisi individu yang terlibat. Argumentasi yang terbaik yang akan menjadi keluaran yang disepakati bersama.

       Faktor-faktor eksternal harus diabaikan, seperti kekuasaan dan kewibawaan pembicara tertentu yang dapat mempengaruhi dan membuat pihak lain tertekan.

Keunggulan ‘ideal speech situation’ Habermas dibandingkan ‘original position’ Rawls:

       Orang-orang yang terlibat bukan ‘unencumbered self’ (pribadi yang mengabaikan dirinya), tetapi ‘the real people’ (orang dengan semua nilai yang utuh dan pengetahuan yang penuh tentang peran dan hubungan sosialnya).

       Tidak ada kesamarataan yang dibuat-buat, tidak perlu upaya dari setiap orang untuk mengidentikkan situasi di luar kehidupan sehari-harinya.

       Ide keberpihakan/impartiality didasarkan pada argumentasi mereka sendiri, tidak perlu dibawa dari luar.

       Dapat diaplikasikan secara universal.

Salah satu pendukung ‘ideal speech situation’ Habermas adalah Dryzek (1999 dalam Smith dan Duffy, 2003: 103-104). Dryzek mengatakan pendekatan Habermas dapat digunakan untuk melegitimasi kesimpulan yang muncul dari pertemuan antara masyarakat, organisasi nonpemerintah, aktivis. Lebih jauh lagi, Dryzek mengemukakan bahwa legitimasi demokratis didapat bukan dari pengambilan suara/voting atau representasi dari orang/kepentingan, tetapi dari musyawarah untuk mufakat

Disamping keunggulan, ‘ideal speech situation’ memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

       Membutuhkan waktu yang banyak/lama untuk mencapai kemufakatan dengan melibatkan banyak pihak dengan banyak kepentingan.

       Tidak cocok dengan persyaratan bisnis, persyaratan pemerintah kontemporer, atau kelembagaan internasional.

       Menimbulkan perdebatan tentang siapa saja yang harus dilibatkan dalam perbincangan/diskusi yang dilakukan dan apakah setiap orang mendapatkan hak suara yang sama.

       Belum tentu semua pihak dapat berkontribusi dengan sungguh-sungguh dalam diskusi.

Kritik terhadap ‘ideal speech situation’ muncul dari Benhabib 1990 dalam Smith dan Duffy, 2003: 105) dan Steven Vogel (1996 dalam Smith dan Duffy, 2003: 105). Kritik mereka terhadap Habermas adalah:

1.        Persetujuan tidak pernah dapat dijadikan kriteria untuk apa pun, baik kebenaran ataupun validitas moral. Kenyataan bahwa suatu kelompok pada akhirnya mencapai kesepakatan yang berbeda dengan pendapatnya tidak menunjukkan bahwa kompromi secara etika lebih unggul terhadap posisi original pembicara. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa posisi original pembicara mempengaruhi kompromi yang dicapai. Benhabib memandang bahwa konsensus hanyalah sebuah hasil akhir, padahal yang terpenting adalah proses dan tingkat kepentingan dari dialog yang dilakukan (Benhabib).

2.       Habermas dianggap membuat perbedaan antara nilai etika dengan norma dan prosedur moral. Habermas dianggap seolah-olah mengesampingkan pencapaian konsensus tentang nilai-nilai etika sebenarnya yang sangat beragam. Etika komunikasi hanya dapat menyelesaikan persoalan moral, yaitu norma dan peraturan yang mempengaruhi kehidupan manusia (Vogel).

IV.  FEMINISME DAN ETIKA KEPEDULIAN

Paham feminisme dan etika kepedulian muncul dilatarbelakangi oleh konsep Habermas tentang etika komunikasi yang merupakan proses debat dari individu-individu yang rasional yang mengundang pertanyaan tentang ‘apa yang dianggap sebagai alasan moral’ yang melandasi pemikiran rasional seseorang. Habermas meyakini bahwa individu memperoleh ‘alasan moral’ terhadap nilai-nilai yang dianutnya ketika dia sudah dewasa. Nilai moral seseorang muncul ketika ia dewasa, dipengaruhi oleh norma-norma moral dari masyarakat di sekitarnya.

Pendapat Habermas ini didasarkan pada teori psikologi yang dikeluarkan oleh Lawrence Kohlberg (Habermas 1990, dalam Smith dan Duffy, 2003: 106-107). Kohlberg mengatakan bahwa anak-anak memulai kehidupannya tanpa perhatian pada etika, mereka tertarik hanya pemenuhan kebutuhan dirinya. Secara bertahap, mereka mulai beradaptasi dengan norma-norma moral dalam masyarakat, yang pada awalnya tanpa bercermin pada atau mengkritisi norma-norma tersebut. Pada saat mereka mencapai kedewasaan moral, yang ditandai dengan mereka mulai dapat menerapkan abstrak dari prinsip-prinsip moral, seperti kesamarataan, keadilan, dan lain-lain, ke dalam kasus-kasus yang berbeda. Hal ini lah yang disebut ‘alasan moral’.

Kohlberg menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik pencapaian yang berbeda terhadap kedewasaan moral. Perempuan lebih sedikit kemungkinannya untuk mencapai tahap tersebut, hanya sedikit dari mereka yang memiliki kemampuan ‘alasan moral’. Hal ini disebabkan perempuan lebih berpikir komplek terhadap penilaian moral yang dibuatnya didasarkan pada pemahaman detilnya tentang situasi dan konteks tertentu, termasuk hubungan personal. Laki-laki dianggap lebih mudah mencapai tahap kedewasaan moral karena kaki-laki lebih berbicara hal abstrak dari keadilan dan mereka lebih otonom, rasional, dan independen (Chodorow, 1978 dalam Smith dan Duffy, 2003: 107).

Gilligan tidak begitu sependapat dengan Kohlberg. Gilligan beranggapan bahwa keotonomian dirilah yang banyak mendasari teori-teori etika modern, bukan gender maupun budaya. Giligan berpendapat bahwa permasalahan moral muncul lebih karena konflik tanggung jawab, bukan persaingan hak. Gilligan mengatakan bahwa alasan etika adalah sebuah model berpikir yang kontekstual dan naratif dibandingkan formal dan abstrak, didasarkan kepedulian pada hal-hal yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk hubungan etika yang berbeda, atau kemudian dikenal sebagai etika kepedulian. Hal ini tidak berarti menunjukkan bahwa ‘etika kepedulian’ ini lebih unggul dibandingkan ‘etika keadilan’. Menurut Gilligan, etika kepedulian memiliki perbedaan dengan etika keadilan:

       ETIKA KEPEDULIAN terkait dengan keberpihakan (partiality)

       ETIKA KEADILAN terkait dengan ketidakberpihakan (impartiality)

Lebih jauh, Gilligan mengatakan bahwa kedua pendekatan ini memiliki tingkat kepentingan yang sama dan dapat dikombinasikan untuk membentuk kondisi yang lebih harmonis, suatu nilai etika yang baru, yaitu etika keadilan dan kepedulian, walaupun masih sangat sulit dan belum ditemukan caranya untuk saat ini.

V.    ETIKA PERBEDAAN

David M. Smith mencoba melihat keterkaitan antara Etika kepedulian dan communitarianism. Smith menemukan beberapa persamaan berikut:

·         Etika kepedulian dan communitarianism lebih menekankan pada hubungan yang terbangun dibandingkan gagasan otonomi diri

·         Menerapkan parsialitas/keberpihakan

·         Sangat bergantung pada kedekatan terhadap perhatian orang-orang untuk membuat moralitasnya bekerja

·         Mengkritisi tradisi modern yang dominan dalam etika yang mencoba membumikan pertimbangan moralitas didasarkan pada fitur yang dapat dibagi secara universal atau fitur-fitur seperti kepentingan pribadi, rasionalitas, dan lain-lain.

Pendekatan-pendekatan moralitas modern, seperti etika kepedulian dan communitarianism lebih menekankan pada identitas diri dibandingkan etika-etika kebaikan yang terkait dengan posisi individu dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, Smith mengatakan bahwa dua pendekatan ini mengacu ke bentuk-bentuk pre-modern. Hal ini merupakan suatu kesalahan karena sebenarnya etika kepedulian itu cenderung lebih post-modern, seperti juga ‘etika perbedaan’, karena menekankan pada positifistik, teknokratik, rasionalistik, menghilangkan hierarki antara budaya rendah dan tinggi.

Etika perbedaan muncul ketika fokus pengembangan etika tidak lagi pada identitas diri, tetapi pada perbedaan-perbedaan. Karakteristik dari etika perbedaan adalah:

       Terbangunnya hubungan yang saling menghargai dan memprioritaskan kebutuhan yang lain.

       Tidak menganggap orang lain sebagai instrumen untuk mencapai keinginan.

       Orang lain memiliki peran dan fungsi yang spesifik yang harus dihargai.

       Perbedaan dijunjung tinggi karena menyadari keterbatasan yang dimiliki.

       Etika dianggap hubungan yang tidak berbatas.

       Hal yang dipertahankan adalah penghargaan antara sesama.

VI.  KESIMPULAN

Perkembangan etika dalam kehidupan bermasyarakat berawal dari tuntutan terpenuhinya rasa keadilan dalam diri setiap individu. Perdebatan mengenai kondisi ‘adil’ berkembang sangat luas, dari mulai adil itu sebagai pembagian yang sama rata, proporsional terhadap kontribusi, proporsional terhadap kebutuhan, sampai pada mengabaikan unsur-unsur latar belakang pribadi agar dapat mencapai kesepakatan terhadap keadilan.

Perkembangan rasa keadilan sosial sampai pada munculnya etika kepedulian dan bahkan etika perbedaan melalui fase perdebatan filosofis yang kaya akan sudut pandang sosial. Etika komunikasi, etika kepedulian, etika perbedaan tidak harus dipilih mana yang terbaik, tetapi harus diterapkan secara bijaksana pada kasus-kasus spesifik yang sesuai. Pada perkembangan ke depan, ketiga pendekatan etika tersebut secara ideal dapat dikombinasikan dengan harmonis untuk mencapai titik kulminasi keadilan yang pada akhirnya dapat diterima oleh seluruh pihak dalam lingkungan masyarakat sosial.

REFERENSI UTAMA
Smith, Mick, dan Duffy, Rosaleen. (2003). From Social Justice to Ethics of Care The Ethics of Care. Dalam Tourism Development: Contemporary Geographies of Leisure, Tourism, and Mobility. London: Routledge. Halaman 91 – 112.

Rabu, 26 Januari 2011

PARIWISATA PERKOTAAN: Teori dan Konsep

oleh Yani Adriani

1.     PENDAHULUAN

Menurut Law (1996: 1), kota merupakan jenis destinasi pariwisata yang paling penting di dunia sejak tahun 1980-an. Sebagai fenomena kepariwisataan dunia, kota dipandang sebagai suatu proses kompleks yang terkait dengan budaya, gaya hidup, dan sekumpulan permintaan yang berbeda terhadap liburan dan perjalanan (Page, 1995: 1).
Kota merupakan destinasi dengan multimotivasi, tidak seperti resor-resor pada umumnya (Law, 1996: 3). Orang-orang datang ke suatu kota untuk berbagai tujuan: bisnis, kegiatan hiburan dan rekreasi, mengunjungi keluarga dan kerabat, atau urusan pribadi lainnya. Seringkali, mereka mengunjungi kota untuk lebih dari satu alasan. Orang yang pergi ke suatu kota untuk berbisnis, menyempatkan diri untuk mengunjungi museum atau galeri seni di kota yang dikunjunginya. Atau mereka yang dari luar negeri (wisatawan mancanegara) mengunjungi dan berwisata di kota tertentu sebagai pintu gerbang  untuk mengunjungi daerah lain di sekitarnya. Misalkan, wisatawan mengunjungi Kota Tarakan karena fungsinya sebagai gerbang masuk yang paling dekat dengan Pulau Derawan di Kabupaten Berau.
Pariwisata perkotaan memiliki karakteristik lain yang khas, berbeda dengan pariwisata pada umumnya yang daya tarik wisatawanya memang ditujukan hanya untuk mereka yang berwisata. Wisatawan perkotaan menggunakan fasilitas perkotaan yang juga digunakan oleh penduduk kota sebagai daya tarik wisatanya (Law, 1996: 4). Misalnya, pusat-pusat perbelanjaan di Kota Bandung tidak hanya digunakan oleh penduduk sebagai fasilitas belanja, tetapi juga menjadi daya tarik utama wisatawan mengunjungi Bandung.
Dalam konteks restrukturisasi perekonomian global dan deindustrialisasi di beberapa kota di dunia, pariwisata dan pengembangan pariwisata berperan penting dalam memperbaiki perekonomian kota yang mulai menurun (Law, 2000). Pariwisata menjadi motivasi penting bagi revitalisasi kota pada masa itu. Dengan bangkitnya kembali kota-kota di dunia, masyarakat menjadi makmur, dan muncul kelompok menengah yang memacu peningkatan permintaan akan pariwisata dan rekreasi, baik domestik maupun antar negara.  Kota besar yang memiliki berbagai daya tarik berupa peninggalan sejarah atau berbagai proyek baru menjadi sasaran kunjungan masyarakat negara maju, di samping kunjungan ke kawasan wisata di lokasi khusus (pantai, pegunungan).

2.     SEJARAH PERKEMBANGAN PARIWISATA PERKOTAAN
Page (2003) mengemukakan bahwa pariwisata perkotaan tumbuh sebagai akibat globalisasi perekonomian pada akhir tahun 1970an. Globalisasi yang terjadi mengubah struktur perekonomian dunia, mengintegrasikan struktur perekonomian nasional ke dalam struktur perekonomian internasional dalam bentuk perdagangan, investasi asing, migrasi, dan teknologi. Hubungan antarnegara pada awal tahun 1980-an meningkat semakin interaktif, multipolar, dan memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Hal ini mengakibatkan pola organisasi ekonomi terdesentralisasi pada skala global sehingga otonomi kota-kota terhadap perekonomian menjadi menurun. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya deindustrialisasi di perkotaan yang membangkitkan investasi di industri jasa yang sangat besar, khususnya yang terkait dengan konsumsi, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Kemudian, dominasi industri jasa ini lah menjadi ciri kota-kota pada saat ini (Page, 2003: 27).
Penanaman modal yang tinggi di industri jasa (Page, 2003: 27) serta upaya revitalisasi kota-kota pada masa post-industrialisasi (van der Berg, Van der Borg dan Van der Meer 1995: 5) ini memotivasi pemerintah kota-kota untuk mengembangkan pariwisata sebagai stimulus utama bagi perbaikan ekonomi lokal dan regional (Roche, 1992 dalam Page, 2003: 28). Pariwisata juga diharapkan dapat memacu perubahan-perubahan kondisi politik kota sehingga dapat membangkitkan kembali daya tarik lingkungan untuk investasi (Doorne, 1998 dalam Page, 2003: 28).
Pertumbuhan pariwisata perkotaan pada masa itu mengakibatkan berkembangnya tourism urbanisation, yaitu urbanisasi yang diakibatkan oleh perkembangan pariwisata, yang fenomenya dijelaskan oleh Mullins (1991 dalam Page, 2003: 39) sebagai berikut:
“...cities providing a great range of consumption opportunities, with the consumers being resort tourists, people who move into these centres to reside for a short time.....in order to consume some of the great range of goods and services on offer”.
Mullins (1991) juga mengatakan bahwa tourism urbanisation sebagai urbanisasi yang didasarkan pada penjualan dan konsumsi kesenangan/pleasure. Dalam perkembangannya, tourism urbanisation kemudian menumbuhkan bentuk-bentuk khusus dari pariwisata perkotaan.
3.     PARIWISATA PERKOTAAN DAN KOTA WISATA
3.1 Definisi
Dua definisi penting yang harus dipahami sebelum mendefinisikan pariwisata perkotaan adalah pemahaman terhadap istilah kota dan perkotaan. Oleh karena itu, selain definisi pariwisata perkotaan, pada bagian ini akan dijelaskan juga definisi kota dan perkotaan.
Kota dan Perkotaan
Kota merupakan tempat konsentrasi berbagai jenis pelayanan, baik itu komersial, keuangan, maupun industri. Kota juga merupakan pusat bisnis dan sekaligus tempat singgah karena fungsinya sebagai pintu masuk ke wilayah yang lebih luas.
Menurut Prof. Drs. R. Bintarto, seorang ahli sosiologi, kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupan yang materialistic  (http://organisasi.ord/g diunduh 26 September 2010). Dalam pembangunan wilayah, kota didefinisikan sebagai kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri (id.wikipedia.org diunduh 26 September 2010).
Literatur-literatur mendefinisikan kota dalam dua istilah, yaitu city dan town. City didefinisikan sebagai permukiman perkotaan yang lebih besar dan permanen serta memiliki status administrasi, hukum, dan sejarah tertentu. Sementara itu, town didefinisikan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan city. (wikipedia.org).
Sementara itu, kawasan perkotaan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Pedoman RDTR Kota). Page (1995) mengungkapkan bahwa kawasan perkotaan muncul sebagai akibat dari proses urbanisasi.
Mengacu pada definisi kawasan perkotaan di atas, maka ’perkotaan’ memiliki pengertian yang menunjukkan sifat kekotaan, yaitu yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, tetapi permukiman, pusat kegiatan ekonomi dan jasa.
Pariwisata Perkotaan
Tidak banyak ahli-ahli pariwisata yang mengungkapkan definisi dari pariwisata perkotaan. Klingner (2006: 1) mendefinisikan pariwisata perkotaan secara sederhana sebagai sekumpulan sumber daya atau kegiatan wisata yang berlokasi di kota dan menawarkannya kepada pengunjung dari tempat lain.
“a set of tourist resources or activities located in towns and cities and offered to visitors from elsewhere”.
Definisi lain dikemukakan oleh Inskeep (1991: 163) yang menekankan pada peran pariwisata dalam perkotaan sebagai berikut:
“urban tourism……..a very common form of  tourism takes place in large cities where tourism may be important but is not a primary activity of the urban area”.
tetapi juga menyebutkan adanya town resort yaitu:
“……….typically oriented to a specific attraction feature such as snow skiing, beach, lake, and marine recreation, spa facilities, mountain scenery, a desert climate, important archaelogical and historic site, and religions pilgrimage” (Inskeep, 1991: 162)
Mengacu pada definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, secara lebih luas pariwisata perkotaan dapat didefinisikan sebagai:
bentuk umum dari pariwisata yang memanfaatkan unsur-unsur perkotaan (bukan pertanian) dan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kota (pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi) sebagai daya tarik wisata.
Pariwisata perkotaan tidak selalu harus berada di wilayah kota atau pusat kota. Pariwisata perkotaan dapat berkembang di wilayah pesisir, misalnya, dengan mengembangkan hal-hal yang terkait perkotaan sebagai daya tarik wisatanya.
Berbeda dengan kota wisata. Kota wisata adalah kota yang memang dibangun untuk pariwisata dan wisatawan, mengandalkan pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian kota.
3.2 Arti kota bagi pariwisata
Kota memiliki arti yang penting bagi pariwisata. Page (1995: 9) mengatakan karena fungsi-fungsinya yang khas, kota mampu menarik kunjungan wisatawan. Karakteristik dari kota yang menarik bagi wisatawan adalah:
1.       Daerah perkotaan memiliki sifat yang heterogen, artinya bahwa kota memiliki ukuran (kota besar, kota kecil), lokasi (laut, pegunungan), fungsi (industri, jasa, perdagangan), wujud, dan warisan budaya yang berbeda dan beragam.
2.       Skala daerah perkotaan dan fungsi-fungsi berbeda yang secara terus-menerus dipertahankan mengakibatkan kota bersifat multifungsi (pusat pemerintahan juga pusat perdagangan, juga destinasi pariwisata utama).
3.       Fungsi-fungsi yang berkembang di kota diproduksi untuk dan dikonsumsi tidak hanya oleh wisatawan, tetapi juga oleh beragam pengguna. (Shaw dan Williams, 1994 dalam Page 1995:9)
3.3 Arti pariwisata bagi kota
Mengidentifikasi arti pariwisata bagi kota tidak semudah mengidentifikasi arti kota bagi pariwisata. Penggunaan fasilitas perkotaan bersama antara wisatawan dan penduduk membuat perhitungan tentang arti penting pariwisata bagi kota menjadi sulit untuk dilakukan. Walaupun demikian, beberapa penelitian telah berhasil mengidentifikasi arti penting pariwisata bagi kota.
European Commission, Tourism Unit (2002) mengungkapkan bahwa pariwisata menjadi landasan kebijakan pengembangan perkotaan yang mengkombinasikan sediaan/supply yang kompetitif sesuai dengan harapan pengunjung dengan kontribusi positif terhadap terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan penduduknya.
Manente (2005) dan Page (2003) memperkuat pernyataan European Commission di atas dengan mengatakan bahwa:
1.       Pariwisata menempatkan dirinya pada struktur perekonomian yang kuat.
2.       Pariwisata mendorong pembangunan perkotaan dan transportasi daerah.
3.       Pariwisata dapat merevitalisasi perekonomian lokal.
4.       Pariwisata perkotaan dapat mempengaruhi moral lokal dan citra kota yang positif sehingga meningkatkan investasi dan produktivitas tenaga kerja lokal.
3.4 Tipologi pariwisata perkotaan
Seperti yang sudah dijelaskan di bagian pendahuluan, akibat dari perkembangan tourism urbanization, Page (1995: 16) mengidentifikasikan tipologi bagi pariwisata perkotaan sebagai berikut:
1.       Ibu kota (Paris, London, New York, Jakarta, Bandung) dan kota budaya (Roma, Yogyakarta).
2.       Pusat metropolitan (Jakarta), kota sejarah (Rengasdengklok), dan kota-kota pertahanan.
3.       Kota-kota sejarah yang besar (Oxford, Cambridge, Venice, Jakarta)
4.       Daerah dalam kota (Manchester)
5.       Daerah waterfront yang direvitalisasi (London Dockland, Taman Impian Jaya Ancol)
6.       Kota-kota industri (Bradford, Bekasi, Karawang)
7.       Resor tepi laut (Pangandaran) dan resor olahraga musim dingin (Lillehamer)
8.       Kawasan wisata hiburan (Disneyland, Las Vegas, Taman Impian Jaya Ancol).
9.       Pusat pelayanan wisata khusus (destinasi ziarah, spa: Lourdes, Cirebon, Demak).
10.   Kota seni/budaya (Florence, kota-kota di Bali, Bandung).
Tipologi yang dikemukakan oleh Page memungkinkan suatu kawasan perkotaan memiliki dua tipologi pariwisata perkotaan. Misalnya Bandung, selain daya tariknya sebagai ibu kota provinsi, Bandung juga merupakan kota seni dan budaya.
Tipologi lain dikemukakan oleh Law (1996: 2-3) yang mengelompokkan pariwisata perkotaan ke dalam empat kategori, yaitu:
1.       Ibu kota: memiliki peran administratif dan bisnis yang dapat menarik wisatawan. Biasanya memiliki museum nasional, bangunan, dan monumen memiliki nilai sejarah nasional.
2.       Kota-kota industri: karakter dan citra industrial menjadi daya tarik bagi wisatawan.
3.       Kota dengan high-amenities: memiliki beragam fasilitas dari mulai pemandangan alam, hiburan, sampai bisnis yang dapat menarik wisatawan.
4.       Kota-kota daya tarik utama: kota yang fokus pada wisatawan dari luar daerah/negara, biasanya kota dengan multifungsi.
Tipologi yang dikemukakan oleh Law terlihat lebih sederhana dan jelas kategorisasinya.

4. KONSEP PARIWISATA PERKOTAAN
Konsep pariwisata perkotaan berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata perkotaan di seluruh dunia. Konsep pariwisata perkotaan yang saat ini berkembang di dunia sedikitnya ada enam konsep, yaitu tourist-historic city, cultural city, resort city, fantasy city, creative city, dan urban ecotourism.
4.1 Tourist-historic city (kota wisata sejarah)
Kota sejarah sebenarnya sudah mulai berkembang sejak abad ke-16 (Ashworth dan Tunbridge, 1990: 9), sedangkan konsep kota sejarah sebagai sumber daya pariwisata berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata perkotaan (Ashworth dan Tunbridge, 1990: 57).
Konsep kota wisata sejarah merupakan konsep pariwisata perkotaan yang menjadikan sejarah sebagai daya tarik wisatanya. Komponen-komponen dari kota wisata sejarah ini antara lain lingkungan dengan arsitektur sejarah dan morfologi perkotaan, even sejarah dan akumulasi artefak budaya, keberhasilan artistik yang merupakan bahan baku dari konsep ini (Ashworth dan Tunbridge, 1990: 72).
Konsep pariwisata perkotaan ini harus memperhatikan upaya-upaya konservasi terhadap peninggalan sejarah di kota. Penentuan jenis kegiatan wisata sejarah dan segmen pasar wisatawan yang akan dituju harus disesuaikan dengan karakteristik dan sifat peninggalan sejarah yang dijadikan daya tarik wisata (Ashworth dan Tunbridge, 1990: 72).
4.2 Cultural city (kota budaya)
Konsep kota budaya seringkali diidentikkan dengan kota sejarah atau kota heritage. Konsep kota budaya jauh lebih luas dibandingkan dengan kota sejarah atau heritage. Komponen-komponen kota yang menjadi daya tarik wisata utama bagi kota-kota budaya adalah: 1) museum dan wisata heritage, 2) distrik-distrik budaya (pecinan, kampong arab), 3) masyarakat etnis, 4) kawasan hiburan, 5) wisata ziarah, 6) trail sastra (Evans dalam Richards dan Wilson, 2007: 61).
Sama dengan konsep tourist-historic city, pengembangan konsep cultural city juga sarat dengan upaya konservasi asset budaya, tangible maupun intangible. Pada konsep kota budaya ini, wisatawan memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat budaya di kota.
4.3 Fantasy city (Page, 2003)
Konsep kota fantasi muncul pada akhir abad ke-19 di Amerika (Page, 2003: 44) di Amerika. Konsep yang paling terkenal adalah Hannigan Fantasy City. Hannigan (1998 dalam Page, 2003: 44-45)) mengidentifkasi enam karakteristik Fantasy City:
1.       Fokus pada themocentricity, didasarkan pada tema yang ditentukan.
2.       The city is aggressively branded, tercermin dari strategi pemasaran dan produk-produknya.
3.       Day and night operation is a common feature, tidak seperti pusat perbelanjaan yang operasi waktu siangnya besar.
4.       Modularisation of products, di mana keberagaman komponen dirangkai untuk menghasilkan berbagai pengalaman yang lebih luas.
5.       Solipsisicity, dimana kota secara ekonomi, budaya, dan fisik terpisah dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya dalam suatu ‘kota ilusi’.
6.       Postmodernity, di mana kota dibangun dengan teknologi simulasi, realitas virtual, dan sensasi pertunjukan. Kota menarik sumber inspirasi utama dari model Disney, yang secara luas ditiru. Model Disney memunculkan konsep gambar-gambar bergerak dan taman hiburan ke dalam dunia fantasi menggunakan teknologi yang menciptakan kondisi hiperrealitas.
4.4 Creative city (new urban tourism) (Richard and Wilson, 2008),
Konsep kota kreatif mulai dikembangkan pada tahun 1990 di Inggris dan selalu dikaitkan dengan pariwisata budaya. Kota kreatif merupakan bentuk generasi baru dari pariwisata perkotaan. UNESCO telah menetapkan kota-kota kreatif di dunia pada tahun 2001. Kota kreatif ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu untuk masing-masing spectrum industri kreatif. Spektrum kota kreatif yang ditetapkan oleh UNESCO dan kota-kota kreatifnya dapat dilihat pada table di bawah ini.
SPEKTRUM
KOTA
Literature

§  Dublin
Crafts and Folk Art

§  Aswan
§  Icheon 
Film
Design

§  Berlin
§  Kobe
§  Nagoya
§  Seoul
§  Shanghai
Music

§  Bologna
§  Ghent
§  Glasgow
§  Seville
Media Arts
§  Lyon
Gastronomy
§  Popayan
§  Chengdu
§  Östersund
Sumber: www.unesco.org
4.5 Urban ecotourism
Urban ecotourism merupakan konsep pariwisata perkotaan yang berwawasan lingkungan. Konferensi Internasional tentang Urban Ecotourism pada tahun 2004 menghasilkan deklarasi tentang urban ecotourism. Isi deklarasi tersebut menyatakan bahwa urban ecotourism dikembangkan untuk tujuan:
·         Memulihkan dan mengkonservasi warisan alam dan budaya, termasuk lanskap alam dan keanekaragaman hayati dan juga budaya asli.
·         Memaksimalkan manfaat lokal dan melibatkan masyarakat kota sebagai pemilik, investor, tamu, dan pemandu.
·         Memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan penduduk tentang lingkungan, sumber daya heritage, serta keberlanjutan.
·         Mengurangi jejak ekologis.
Urban ecotourism sudah berkembang di Amerika (Bicycle City dan Kenya-Taman Nasional).
DAFTAR PUSTAKA
Ashworth G.J. dan Tunbridge, J.E. (1990): The Tourist-Historic City , John Wiley&Sons, England.
Inskeep, Edward, (1991): Tourism Planning- An Integrated Sustainable Approach, Van Nostrand Reinhold, New York.
Law, Christopher M. (1996): Tourism in Major Cities, International Thomson Business Press, London.
Page, Stephen, (1995): Urban Tourism, Routledge, London.

Richard, Greg dan Wilson, Julie (2007): Tourism, Creativity, and Development, Routledge, Oxon.

Page, Stephen J. dan Hall, Michael C., (2003). Managing Urban Tourism, Pearson Education Limited, Harlow.